Whistleblowing System
Whistleblowing System

Untuk mendukung penerapan GCG yang dilakukan oleh Perusahaan dan anak-anak perusahaan IPC Group, diperlukan sistem pemantauan yang baik, yang efisien dan berlaku untuk semua Anggota PII termasuk para pemangku kepentingan.

Untuk itu, Dewan Komisaris membentuk Whistlerblowing System (WBS). Dewan Komisaris menunjuk Komisaris Independen sebagai Ketua Tim Whistleblowing System (WBS) dan memberi wewenang kepada Ketua Tim WBS untuk memilih dan mengusulkan calon anggota tim untuk disetujui dan diangkat oleh Dewan Komisaris.

Penyampaian Laporan Pelanggaran

Pihak-pihak yang memiliki hak untuk melaporkan pelanggaran adalah setiap Anggota PII, anggota Grup PII atau pihak ketiga di luar PII dan IPC Group yang merasa dirugikan atau hanya ingin melaporkan pelanggaran. Pelaporan pelanggaran dapat dilakukan secara anonim atau dengan identitas Whistleblower. Pengajuan laporan anonim diterima, tetapi harus dilampirkan dengan evidences atau setidaknya petunjuk awal atau petunjuk dari pelanggaran. Menurut kebijakan perlindungan Whistleblower, mereka yang mengirimkan laporan yang ternyata menjadi pencemaran nama baik atau laporan palsu akan dikenakan sanksi dan tidak mendapatkan perlindungan atau jaminan kerahasiaan dari Whistleblower. Sanksi yang harus dikenakan mengacu pada peraturan internal Perusahaan sampai dengan gugatan pidana.

Laporan pelanggaran dapat diajukan oleh Whistleblower melalui e-mail atau laporan tertulis ke:

pii-bersih@ipc-investco.com Atau Gedung Cabang PT Pelabuhaan Indonesia II (Persero) Lantai 7. Jalan Raya Pelabuhan No.9, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14310 Attn: Komisaris Independen / Komite Audit

Laporan pelanggaran yang dilakukan oleh petugas WBS harus dikirim langsung ke Komisaris Independen PII. Menurut kebijakan perlindungan Whistleblower, mereka yang mengirimkan laporan yang ternyata menjadi pencemaran nama baik atau laporan palsu akan dikenakan sanksi dan tidak mendapatkan perlindungan atau jaminan kerahasiaan dari Whistleblower. Sanksi yang dikenakan ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Kode Etik Perusahaan atau dapat merujuk ke KUHP jika perlu.

Name
Email
Phone

Your Message